Sabtu, 31 Desember 2011
Jumat, 30 Desember 2011
Usut Kredit Bermasalah di Bank Aceh, BI Permudah Akses Polisi
Usut Kredit Bermasalah di Bank Aceh, BI Permudah Akses Polisi
Banda Raya - 31 December 2011
Banda Aceh | Harian Aceh - Bank Indonesia (BI) permudah akses polisi dalam mengusut kredit bermasalah di Bank Aceh KPO Banda Aceh dan Bank Aceh Cabang Lhokseumawe. Bahkan, BI sudah menyerahkan izin pemeriksaan berkas kredit bermasalah itu ke penyidik Polda Aceh.
“Surat persetujuan dari BI pusat telah kami serahkan ke penyidik Polda Aceh, beberapa hari lalu,” kata Kepala BI Cabang Banda Aceh Mahdi Muhammad, usai menghadiri HUT Satpam ke-31 di halaman Mapolda Aceh, Jumat (30/12) pagi.
Mahdi menjelaskan, surat izin itu untuk memudahkan penyelidikan kasus kredit macet di Bank Aceh yang diduga melibatkan sejumlah mantan direksi. “Kami sebagai pelapor tentunya akan mempermudah semua apa yang diperlukan penyidik Polda Aceh, termasuk surat izin dan kesiapan menghadirkan saksi ahli dari BI Banda Aceh,” kata ia.
Bahkan, kata Mahdi, beberapa saksi ahli dari BI sudah dimintai keterangan oleh polisi. “Namun saya lupa berapa orang yang diminta keterangan terkait kasus kredit macet yang nilainya mencapai Rp200 miliar itu,” katanya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh ABKP Gustav Leo yang dikonfirmasi terkait surat izin tersebut, juga mengakui telah diterima pihaknya. Dia mengatakan kasus itu sedang diproses dan diteliti oleh penyidik.
Sebelumnya, Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan mengatakan pihaknya komit menyelidiki hingga tuntas kasus dugaan penyelewengan keuangan di Bank Aceh terkait kredit macet di Bank Aceh KPO Banda Aceh dan Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.
Dalam pengusutan kasus itu, kata dia, Polda Aceh bekerja sama dengan BI. “Selain sudah memeriksa beberapa saksi, kami juga sudah memaparkan kasus itu. Sekarang sedang mengumpulkan alat-alat bukti,” kata Kapolda.
Barang bukti dan alat bukti yang dikumpulkan pihaknya, lanjut Iskandar Hasan, dimaksudkan untuk penguatan proses pengusutannya. “Barang bukti itu, baik di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe maupun Bank Aceh KPO Banda Aceh,” katanya.
Sejumlah mantan petinggi bank plat merah itu juga sudah dipanggil dan diperiksa penyidik Diskrimsus Polda Aceh secara bergiliran. Pemeriksaan para petinggi Bank Aceh tersebut sudah berlangsung sejak November 2011 dan penyelidikannya masih berlangsung hingga sekarang.(bay)
Banda Raya - 31 December 2011
Banda Aceh | Harian Aceh - Bank Indonesia (BI) permudah akses polisi dalam mengusut kredit bermasalah di Bank Aceh KPO Banda Aceh dan Bank Aceh Cabang Lhokseumawe. Bahkan, BI sudah menyerahkan izin pemeriksaan berkas kredit bermasalah itu ke penyidik Polda Aceh.
“Surat persetujuan dari BI pusat telah kami serahkan ke penyidik Polda Aceh, beberapa hari lalu,” kata Kepala BI Cabang Banda Aceh Mahdi Muhammad, usai menghadiri HUT Satpam ke-31 di halaman Mapolda Aceh, Jumat (30/12) pagi.
Mahdi menjelaskan, surat izin itu untuk memudahkan penyelidikan kasus kredit macet di Bank Aceh yang diduga melibatkan sejumlah mantan direksi. “Kami sebagai pelapor tentunya akan mempermudah semua apa yang diperlukan penyidik Polda Aceh, termasuk surat izin dan kesiapan menghadirkan saksi ahli dari BI Banda Aceh,” kata ia.
Bahkan, kata Mahdi, beberapa saksi ahli dari BI sudah dimintai keterangan oleh polisi. “Namun saya lupa berapa orang yang diminta keterangan terkait kasus kredit macet yang nilainya mencapai Rp200 miliar itu,” katanya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh ABKP Gustav Leo yang dikonfirmasi terkait surat izin tersebut, juga mengakui telah diterima pihaknya. Dia mengatakan kasus itu sedang diproses dan diteliti oleh penyidik.
Sebelumnya, Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan mengatakan pihaknya komit menyelidiki hingga tuntas kasus dugaan penyelewengan keuangan di Bank Aceh terkait kredit macet di Bank Aceh KPO Banda Aceh dan Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.
Dalam pengusutan kasus itu, kata dia, Polda Aceh bekerja sama dengan BI. “Selain sudah memeriksa beberapa saksi, kami juga sudah memaparkan kasus itu. Sekarang sedang mengumpulkan alat-alat bukti,” kata Kapolda.
Barang bukti dan alat bukti yang dikumpulkan pihaknya, lanjut Iskandar Hasan, dimaksudkan untuk penguatan proses pengusutannya. “Barang bukti itu, baik di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe maupun Bank Aceh KPO Banda Aceh,” katanya.
Sejumlah mantan petinggi bank plat merah itu juga sudah dipanggil dan diperiksa penyidik Diskrimsus Polda Aceh secara bergiliran. Pemeriksaan para petinggi Bank Aceh tersebut sudah berlangsung sejak November 2011 dan penyelidikannya masih berlangsung hingga sekarang.(bay)
Pantesan di buat nama desa Gunung Kerambil, ternya emang banyak pohon kerambilnya
Dishutbun Aceh Selatan Salurkan 485 ribu Bibit Kakao dan Pala
Pantai Barat - 13 December 2011
Tapaktuan | Harian Aceh - Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Aceh Selatan menyalurkan 485 ribu batang bibit kakao dan pala ke petani di tahun ini. Bagi 58 kelompok penerima manfaat tahun lalu, juga menerima biaya pemeliharaan.
Buah Coklat.
Sebanyak 48 kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh kecamatan dalam kabupaten Aceh Selatan menerima bantuan 385 ribu batang bibit kakao beserta pupuk dan uang tanam, melalui program pembangunan baru kebun kakao masyarakat. Setiap hektar lahan menerima 1.100 batangt.
Bersamaan dengan itu juga disalurkan 100 ribu batang bibit tanaman pala bagi 45 kelompok masyarakat tani, namun tanpa pupuk dan uang tanam. Setiap anggota kelompok menerima 100 batang bibit.
Said Azhar, Kepala Dishutbun Aceh Selatan mengatakan, bantuan bibit itu bagian dari program peningkatan produksi perkebunan dan pertanian masyarakat tersebut, menelan biaya sebesar Rp4,3 miliiar lebih dari dana Otsus Aceh tahun anggaran 2011.
“Dari total tersebut termasuk di dalamnya penyaluran biaya pemeliharaan kepada 58 kelompok yang tahun lalu menerima bibit,” katanya pada Harian Aceh usai Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional Tahun 2011 di SMAN Unggul Tapaktuan, Senin (12/12).
Kadis juga menerangkan, tahun ini biaya pemeliharaan disalurkan berdasarkan luas tanah yang dimiliki petani dalam kelompok. Petani sawit per hektarenya memperoleh bantuan pemeliharaan berupa insektisida sebanyak 1 liter, 25 kg pupuk MPK, dan uang senilai Rp1.125ribu rupiah. Bantuan disalurkan sebanyak 200 ha.
Petani kakao menerima biaya pemeliharaan sebanyak 100 ha lahan dan bantuan per hektarenya sama dengan petani sawit. Hanya jumlah uang yang berbeda, yakni Rp900 ribu.
Sedangkan petani pala menerima biaya perawatan diperuntukan 220 ha lahan yang tertanam, rincian perhektarnya adalah, 1 liter biopektisida, 75 kg pupuk MPK, 25 kg racun hama, dan uang Rp900 ribu.
Afdal, Ketua “Ladang Baru” salah satu kelompok yang beranggotakan 25 orang di Dusun Gunung Durian Gampong Lhok Bengkuang Tapaktuan, mengaku, mereka terbantu dengan adanya bantuan bibit pala tersebut.
“Kelompok kami menerima 2500 batang bibit bersertifikat yang umurnya diperkirakan sudah mencapai dua tahun dengan tinggi bervariasi dari 1 hingga 1,5 meter,” katanya.(chr)
Jalan Trumon – Bulohseuma Akan Dibangun
Jalan Trumon – Bulohseuma Akan Dibangun
Pantai Barat - 16 December 2011
Tapaktuan | Harian Aceh - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan mengalokasikan dana Rp2 miliar dalam Anggaran Pendapan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2012 untuk percepatan pembangunan jalan dari kedai Trumon ke kemukiman Bulohseuma.
Anggota badan anggaran DPR Kabupaten Aceh Selatan, Deni Irmansyah ST mengatakan, pengalokasian tersebut selain tugas pemerintah kabupaten dalam rangka memutus rantai isolasi yang dirasakan rakyatnya selama ini, juga menunjukan bahwa, pemerintah kabupaten serius membebaskan kemukiman Buloh Seuma kecamatan Trumon dari keterisolasian. “Karena keterbatasan dana di APBK Aceh Selatan maka tidak mampu menampung kegiatan yang menelan biaya cukup besar secara total, maka dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya, Jumat (16/12).
Karenanya, sambung Deni, selain melalui APBK pihaknya juga mengusulkan anggaran untuk kegiatan yang sama kepada Pemerintahan Aceh sebesar Rp 20 miliyar yang saat ini tinggal pengesahannya di DPRA. “Untuk itu Pemkab Aceh Selatan terus berupaya, agar, anggaran pembangunan jalan tersebut dapat dikucurkan oleh pemerintah propinsi. Sebab, dengan anggaran sejumlah itu,” harapnya.(cia)
Pantai Barat - 16 December 2011
Tapaktuan | Harian Aceh - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan mengalokasikan dana Rp2 miliar dalam Anggaran Pendapan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2012 untuk percepatan pembangunan jalan dari kedai Trumon ke kemukiman Bulohseuma.
Anggota badan anggaran DPR Kabupaten Aceh Selatan, Deni Irmansyah ST mengatakan, pengalokasian tersebut selain tugas pemerintah kabupaten dalam rangka memutus rantai isolasi yang dirasakan rakyatnya selama ini, juga menunjukan bahwa, pemerintah kabupaten serius membebaskan kemukiman Buloh Seuma kecamatan Trumon dari keterisolasian. “Karena keterbatasan dana di APBK Aceh Selatan maka tidak mampu menampung kegiatan yang menelan biaya cukup besar secara total, maka dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya, Jumat (16/12).
Karenanya, sambung Deni, selain melalui APBK pihaknya juga mengusulkan anggaran untuk kegiatan yang sama kepada Pemerintahan Aceh sebesar Rp 20 miliyar yang saat ini tinggal pengesahannya di DPRA. “Untuk itu Pemkab Aceh Selatan terus berupaya, agar, anggaran pembangunan jalan tersebut dapat dikucurkan oleh pemerintah propinsi. Sebab, dengan anggaran sejumlah itu,” harapnya.(cia)
Masyarakat Pelosok Butuh Internet
Masyarakat Pelosok Butuh Internet
Pantai Barat - 27 December 2011 |
Tapaktuan | Harian Aceh – Masyarakat di pelosok Kabupaten Aceh Selatan sudah sangat membutuhkan layanan internet, guna memperoleh informasi yang tepat guna serta menjalin hubungan secara luas dan membuka potensi pedesaan hingga ketingkat internasional.
“Pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dengan menyediakan fasilitas internet di kecamatan-kecamatan dan masyarakat pedesaan yang sangat jauh aksesnya ke ibukota Kabupaten,” kata anggota DPRK Aceh Selatan Hendriyono di Tapaktuan, Minggu (25/12).
Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap suatu pelayanan informasi dan komunikasi digital yang serba cepat, efisien dan efektif, tidak lagi merupakan gaya hidup orang modern, tetapi sudah menjadi kebutuhan semua orang. “Artinya setiap orang memiliki peluang yang sama untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Apalagi bangsa Indonesia kini berada dalam abad informasi,” tambahnya.
Kata dia, tersedianya fasilitas layanan internet di kecamatan dan desa-desa, nantinya masyarakat bisa melek teknologi internet, sekaligus mendukung program pemasyarakatan internet dan pemerataan informasi pedesaan. Sekarang ini, lanjutnya fasilitas internet di kabupaten Aceh Selatan hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan saja, sementara di pedesaan belum tersentuh.
Kasubag Sistem Informasi dan Mangement Bagian Pengelola Data Elektronik Setdakab Aceh Selatan, H Zainal,SE membenarkan masyarakat pedesaan belum memperoleh layanan internet. Hal ini dikarenakan masyarakat desa banyak yang mendiami kaki perbukitan, akibatnya signal dari BTS yang ada sulit masuk kedaerah-daerah itu.
“Untuk mendukung program pemasyarakatan internet, maka penyediaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) merupakan solusinya, dimana mobil ini dapat masuk kepelosok desa menyediakan fasilitas itu,” kata Zainal.
Sebab dalam mobil tersebut, lanjutnya, tersedia semua kebutuhan yang menyangkut pelayanan internet antara lain laptop, Wifi Router, Printer serta 1 unit LCD TV Digital, 1 unit parabola serta mesin genset dan peralatan lainnya terkait dengan itu.(cia)
Pantai Barat - 27 December 2011 |
Tapaktuan | Harian Aceh – Masyarakat di pelosok Kabupaten Aceh Selatan sudah sangat membutuhkan layanan internet, guna memperoleh informasi yang tepat guna serta menjalin hubungan secara luas dan membuka potensi pedesaan hingga ketingkat internasional.
“Pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dengan menyediakan fasilitas internet di kecamatan-kecamatan dan masyarakat pedesaan yang sangat jauh aksesnya ke ibukota Kabupaten,” kata anggota DPRK Aceh Selatan Hendriyono di Tapaktuan, Minggu (25/12).
Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap suatu pelayanan informasi dan komunikasi digital yang serba cepat, efisien dan efektif, tidak lagi merupakan gaya hidup orang modern, tetapi sudah menjadi kebutuhan semua orang. “Artinya setiap orang memiliki peluang yang sama untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Apalagi bangsa Indonesia kini berada dalam abad informasi,” tambahnya.
Kata dia, tersedianya fasilitas layanan internet di kecamatan dan desa-desa, nantinya masyarakat bisa melek teknologi internet, sekaligus mendukung program pemasyarakatan internet dan pemerataan informasi pedesaan. Sekarang ini, lanjutnya fasilitas internet di kabupaten Aceh Selatan hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan saja, sementara di pedesaan belum tersentuh.
Kasubag Sistem Informasi dan Mangement Bagian Pengelola Data Elektronik Setdakab Aceh Selatan, H Zainal,SE membenarkan masyarakat pedesaan belum memperoleh layanan internet. Hal ini dikarenakan masyarakat desa banyak yang mendiami kaki perbukitan, akibatnya signal dari BTS yang ada sulit masuk kedaerah-daerah itu.
“Untuk mendukung program pemasyarakatan internet, maka penyediaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) merupakan solusinya, dimana mobil ini dapat masuk kepelosok desa menyediakan fasilitas itu,” kata Zainal.
Sebab dalam mobil tersebut, lanjutnya, tersedia semua kebutuhan yang menyangkut pelayanan internet antara lain laptop, Wifi Router, Printer serta 1 unit LCD TV Digital, 1 unit parabola serta mesin genset dan peralatan lainnya terkait dengan itu.(cia)
Langganan:
Postingan (Atom)